adminProfesi guru, meskipun mulia, tidak terlepas dari berbagai risiko dan permasalahan hukum dalam menjalankan tugasnya. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sebagai organisasi profesi yang menaungi para guru, menyadari pentingnya perlindungan hukum guru. Oleh karena itu, PGRI aktif melakukan berbagai upaya advokasi dan memberikan bantuan hukum kepada anggotanya yang menghadapi masalah hukum terkait dengan profesi mereka.
Salah satu wujud upaya advokasi PGRI adalah memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban guru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PGRI secara proaktif mengedukasi anggotanya tentang potensi risiko hukum yang mungkin dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Dengan pemahaman yang baik mengenai perlindungan hukum, diharapkan guru dapat menjalankan tugasnya dengan lebih aman dan percaya diri.
Ketika anggota PGRI terjerat permasalahan hukum, organisasi ini hadir untuk memberikan bantuan hukum. Bentuk bantuan hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, pendampingan hukum selama proses pemeriksaan, hingga penyediaan pengacara jika diperlukan. PGRI memiliki tim advokasi dan jaringan pengacara yang siap membantu anggota dalam memperjuangkan hak-hak mereka di mata hukum. Keberadaan bantuan hukum ini memberikan rasa aman dan kepastian bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.
Upaya advokasi PGRI juga dilakukan melalui jalur kebijakan. PGRI aktif berdialog dan bernegosiasi dengan pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk memperjuangkan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi guru. Hal ini termasuk mengusulkan perubahan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dianggap belum optimal dalam melindungi hak-hak guru. Suara PGRI sebagai organisasi besar memilikiBobot yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan terkait perlindungan hukum guru.
Kasus-kasus kriminalisasi guru akibat menjalankan tugas profesi seringkali menjadi perhatian PGRI. Organisasi ini dengan tegas melakukan advokasi untuk membela anggotanya yang dianggap tidak bersalah atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil. PGRI berupaya memberikan pendampingan hukum yang komprehensif, mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Tujuan utama PGRI adalah memastikan bahwa guru mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya dan keadilan dapat ditegakkan.
Selain memberikan bantuan hukum secara reaktif, PGRI juga berupaya melakukan tindakan preventif.