adminAsosiasi Pendidik di Indonesia, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), baru-baru ini menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pendidikan selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam laporannya, P2G mengkritisi berbagai masalah yang masih menghantui dunia pendidikan, mulai dari belum tuntasnya target pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer hingga isu-isu serius seperti kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah. Sorotan ini menjadi cerminan tantangan besar yang masih harus dihadapi oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu fokus utama yang dikritisi Asosiasi Pendidik adalah target pengangkatan satu juta guru honorer menjadi PPPK yang belum tercapai. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun 2024, jumlah guru yang diangkat baru mencapai sekitar 900.000. Persoalan ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Seringkali, pemerintah daerah mengajukan formasi PPPK yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, atau mengajukan jumlah yang terlalu sedikit, menyebabkan banyak guru yang sudah lolos seleksi namun belum mendapatkan penempatan.
Selain masalah PPPK, Asosiasi Pendidik juga menyoroti aspek kesejahteraan dan kepastian karier guru. Kebijakan moratorium rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk guru selama era Jokowi menjadi perhatian. Banyak guru yang lebih menginginkan status ASN karena menawarkan jaminan pekerjaan dan manfaat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan PPPK. P2G menilai bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi kembali demi memberikan kepastian karier dan meningkatkan motivasi para pendidik. Selain itu, sekitar 1,6 juta guru juga masih belum menjalani sertifikasi kompetensi, sebuah indikator penting untuk memastikan peningkatan kualitas pengajaran secara merata. Data ini bersumber dari laporan P2G pada 18 Oktober 2024.
Namun, kritik Asosiasi Pendidik tidak hanya berhenti pada masalah administratif dan kesejahteraan. P2G juga menggarisbawahi meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan sekolah, termasuk kekerasan seksual dan bullying. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi keamanan dan psikologis peserta didik, menuntut tindakan yang lebih tegas dan terpadu dari semua pihak terkait, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pemerintah daerah, hingga pihak sekolah itu sendiri. P2G mencatat peningkatan signifikan dalam laporan kasus bullying pada semester pertama tahun 2024, menunjukkan urgensi penanganan masalah ini.
Secara keseluruhan, evaluasi yang disampaikan oleh Asosiasi Pendidik ini memberikan gambaran komprehensif tentang pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan dalam sektor pendidikan di Indonesia. Penyelesaian masalah koordinasi PPPK, peningkatan kesejahteraan guru, dan penanganan serius terhadap kekerasan di sekolah adalah agenda prioritas yang harus diwujudkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas bagi generasi mendatang.